Penguatan Institusi Polri, Program Nawacita Presiden Jokowi, Dan Agenda Kerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian

IMG-20160907-WA0000

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian Sedang Bertemu Dan Berdiskusi Khusus Dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di Pansus DPR-RI Dan Penceramah/Dosen Tamu Beberapa Kali Di Sespim Polri). (Foto: Ist)

JAKPORTAL - Komitmen dan konsistensi akan reformasi Polri, pemaknaan dan percepatan program Polri, peningkatan dan penguatan kinerja Polri merupakan sejumlah hal yang menjadi bahan diskusi khusus dalam pertemuan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Polri Di Pansus DPR-RI). Semangat pertemuan diskusi lebih fokus untuk membangun kelembagaan Polri untuk membumikan program Nawacita dan mengaktualisasikan agenda kerja Kapolri, Selasa (6/9/2016).

Dijelaskan Firman Jaya Daeli, ada sejumlah pemikiran sebagai bahan catatan perkuatan terhadap Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan institusi Polri. Dimana proses politik konstitusional Jenderal Pol. Tito Karnavian (selanjutnya Tito) menjadi Kapolri defenitif menjadi tuntas ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantiknya, yang kemudian konstitusionalitas ini dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kapolri. Sepanjang pelaksanaan Fit and Proper Test selama ini, maka materi Visi, Misi, Program Tito termasuk yang strategis, berbobot, visioner, dan realistis. Disusun dan dijelaskan dengan baik, lugas, dan tuntas yang semakin menunjukkan bahwa Tito mampu menguasai materi, dan merumuskannya langsung. Visi, Misi, Program setiap Kapolri sebelum ini juga tergolong bagus, baik, dan bahkan berkualitas. Jikalau ada nuansa perbedaan substansi maka hal tersebut semata-mata berkaitan dengan perspektif dan atmosfir pemikiran setiap pemimpin ketika menyampaikan Visi, Misi, Program.

Kata Firman J Daeli, alhasil Fit and Proper Test merupakan agenda utama dan salah satu di antara sekian proses tahapan perberian Persetujuan DPR-RI terhadap Calon Kapolri yang diajukan Presiden RI. Persetujuan merupakan instrumen penting untuk membangun dan memastikan check and balances dalam konteks ketatanegaraan di antara lembaga negara manapun agar Kapolri memiliki kepemimpinan yang kuat, teguh, dan percaya diri sehingga tetap profesional, obyektif, netral, mandiri, dan independen. Kapolri harus senantiasa dan sekaligus memastikan tetap menjaga jarak dengan kepentingan dan kelompok yang bergerak di luar Ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan UU.

“Persetujuan atas Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri harus terus menerus diletakkan secara serius dan strategis agar Persetujuan sebagai Hak Konstitusional menjadi bermakna. Tidak hanya sekedar bermakna tunggal untuk memperkuat kelembagaan politik DPR-RI melainkan juga harus berarti untuk mengukuhkan kepastian Sistem Presidensiil melalui penguatan hak konstitusional (prerogatif) Presiden. Dan pada gilirannya, proses Persetujuan harus bermanfaat bagi rakyat. Sesungguhnya Persetujuan atas Pemberhentian Kapolri merupakan titik simpul penting yang dimaknai dengan bobot tertentu sehingga tidak sekedar formalitas,’ kata Firman Jaya Daeli.

Sejauh ini, Pemaparan Visi, Misi, Program Tito menyeluruh dan mendasar. Materinya sangat terencana, terukur, terarah. Sistem perencanaan dan pelaksanaan Program sungguh menggambarkan, menjabarkan, dan menguraikan Visi dan Misinya sebagai Kapolri yang ditunggu-tunggu. Tito mau dan mampu menangkap, menyelami, dan memahami apa yang merupakan permasalahan Polri sekaligus apa yang menjadi pokok-pokok dasar dan strategis Programnya sebagai alternatif dan solusi cerdas, relevan, efektif, realistis tetapi juga visioner.
Sebagai Pejabat Tinggi Negara yang memimpin Polri, yang secara konstitusional, nomenklatur dan institusi Polri diamanatkan dan diatur langsung dalam Konstitusi UUD 1945, Tito mau dan mampu merefleksikan kehendak konstitusi di dalam seluruh batang tubuh Programnya. Tito sebagai Kapolri yang diajukan Presiden RI Joko Widodo/Jokowi, dengan kesadaran penuh senantiasa menempatkan dan memastikan bahwa Visi, Misi, Program-nya merupakan penjabaran dan pelaksanaan Visi, Misi, Program Nawacita Presiden Jokowi. Tito sungguh-sungguh mengkonfirmasi keberadaannya sebagai Pejabat Tinggi (Penyelenggara Negara) di bawah kepemimpinan Presiden RI yang tentunya harus menjalankan Program Kapolri dan jajarannya untuk menjabarkan, memperkuat, dan menghadirkan Program Presiden.

"Reformasi internal Polri sebagai program awal merupakan prasyarat utama yang dilalui terlebih dahulu. Dengan demikian, reformasi ini sejatinya bukan tujuan melainkan landasan kondusif dan mutlak yang mesti tersedia dalam rangka pelaksanaan Program kerja dan tugas Kapolri. Program Kapolri menjadi kurang menyegarkan dan kurang meyakinkan rakyat secara umum apabila tanpa diawali dan disertai dengan reformasi Polri. Program tanpa dilandasi dan dikuati reformasi internal maka program tersebut hanya bersifat rutinitas dan formalitas. Program akan kehilangan makna bahkan kehilangan roh apabila tidak membawa dan tidak menumbuhkan perspektif dan orientasi perubahan institusi dan jajaran Polri yang kehadirannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia," kata Firman J Daeli.

Lanjutnya, Tito berhasil menangkap sinyal akan urgensi, substansi, dan relevansi reformasi internal Polri. Lagi pula, Presiden Jokowi menyampaikan dan meminta Tito untuk menuntaskan reformasi Polri. Hal ini merupakan permintaan sekaligus pesan khusus dan kuat dari Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa Tito dan jajaran Polri mendukung dan menjalankan Visi, Misi, Program Nawacita dan Trisaksi. Kemauan, kemampuan, dan keberhasilan memimpin dan memandu reformasi internal Polri ditentukan figur yang secara kepribadian mengandung kesiapan dan kematangan Kapolri yang siap sedia direformasi dan mereformasi serta memiliki kredibilitas dan kapasitas untuk hal ini.

Sejauh ini, kata Firman J Daeli, bahwa soliditas Polri menjadi sebuah program tak terbantahkan untuk diagendakan Tito. Soliditas tidak sekedar kesatuan dan keutuhan melainkan kebersamaan, kekompakan, dan kegotongroyongan civitas Polri sehingga menjadi energi positif dan potensi dahsyat untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil kerja Polri di manapun dan kapanpun. Soliditas Polri menjadi amat penting dan relevan untuk menjaga dan mengawal kualitas Polri dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat ; memelihara keamanan dan ketertiban ; menegakkan hukum. Soliditas ini diharapkan menjadi berfungsi efektif dan strategis mendukung dan memperkuat sepenuhnya pelaksanaan Program Presiden Jokowi. Kehadiran Tito diharapkan mampu dan mau menjawab sekaligus mewujudkan program soliditas ini. Rekam jejak Tito yang berjejak penyatu dan pemersatu sangat membantu untuk memastikan bahwa soliditas Polri akan tampil hadir nyata.

"Presiden tentu harus segera memastikan bahwa melalui kepemimpinan Tito, jajaran Polri terus berada di lingkungan agenda kerja kepresidenan untuk membumikan dan melanjutkan "Nawacita". Pemastian ini diharapkan Presiden Jokowi dapat direalisasikan secara maksimal oleh Tito. Rekam jejak Tito (Kapolda Papua, Asrena Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT) terasakan betul oleh Jokowi selama menjabat Presiden. Sejumlah dan rata-rata Perwira Tinggi Polri (Komjen dan Irjen) pada dasarnya dan sesungguhnya juga memiliki rekam jejak yang relatif sama dengan Tito. Mungkin perbedaan mereka hanya dalam hal pemikiran, tipologi, gaya, menejemen, dan orientasi kepemimpinan saja," ujar Firman J Daeli yang juga mantan Tim Perumus UU Polri Di Pansus DPR-RI Dan Penceramah/Dosen Tamu beberapa kali di Sespim Polri.

Lanjutnya, Kualitas dukungan dari luar Polri dan bobot kerjasama strategis dan teknis antara Polri dengan sejumlah institusi lain pada gilirannya mempengaruhi kualitas tugas pengabdian Polri. Tito sebagai pemimpin puncak dan utama Polri mesti terpanggil untuk menjahit dukungan dan kerjasama ini. Secara karakteristik kepribadian, Tito memiliki kualifikasi membangun agenda ini yang dapat ditelusuri dari pelayanan dan pergaulannya selama ini. Sejumlah institusi sudah merasakannya dan telah memberikan pertanda awal ketika Tito diajukan Presiden dan saat DPR-RI mengundang institusi-institusi lain (KPK, PPATK, Kompolnas) untuk mendiskusikan mengenai Tito sebagai Calon Kapolri. Tentu lebih ideal lagi apabila DPR-RI mengundang juga Komnas HAM dan Komisi Ombusman Nasional untuk berdiskusi serius mengenai reformasi internal Polri sehingga semakin mengakomodasi dan mempromosikan program dan kebijakan perlindungan dan pelayanan publik serta penghormatan terhadap HAM.

Harapan masyarakat kepemimpinan Tito, kata Firman, juga mengurai tuntas kerjasama yang relevan dan mendesak dengan komunitas TNI, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, komunitas civil society, Perguruan Tinggi, Ormas, NGO, Advokat, komunitas profesi hukum lainnya, komunitas media, kelompok-kelompok strategis, dan lain lain. Kerjasama menjadi penting tidak hanya berfungsi memaksimalkan program Polri tetapi juga menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan "Nawacita". Pemerintahan Jokowi-JK dan kita semua sebagai bangsa Indonesia membutuhkan konsolidasi politik kebangsaan, konsolidasi politik keamanan, konsolidasi politik hukum sehingga agenda : "Kerja, Kerja, Kerja" semakin cepat, tepat, dan tuntas.

"Pemikiran Tito terurai secara sistematis dengan merumuskan dan merencanakan agenda pelaksanaan program secara terarah, bertahap, dan berkesinambungan. Program selalu terukur jelas proses dan hasilnya, yang kemudian secara hakiki bermanfaat dan dirasakan rakyat. Secara simbolik, rakyat segera mengetahui dan memastikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari "Nawacita" dan hasil reformasi Polri. Dengan demikian, Program yang berkaitan dengan agenda melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat ; memelihara keamanan dan ketertiban ; dan menegakkan hukum harus diletakkan dan diupayakan dalam kerangka mendukung dan mendorong percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur ; pergerakan dan pertumbuhan perekonomian ; perluasan dan peningkatan lapangan kerja ; percepatan dan peningkatan pelayanan rakyat ; serta penguatan dan pemantapan otonomi daerah, keutuhan wilayah, integrasi nasional, kedaulatan bangsa," ujarnya.

Program "Negara Harus Hadir" sebagai salah satu di antara sekian Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK harus dimaknai secara otentik, hakiki, nyata, serius, dan seterusnya oleh Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Negara Harus Hadir untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, dan rakyat Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila, sebagaimana diamanatkan Konstitusi UUD 1945, yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (LS)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir, melalui email redaksi[at]jakportal.com
beserta dengan biodata lengkap.
Kiriman Anda akan di muat di kanal citizen journalism (Suara Indonesia).
Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi dan mengikuti aturan Jakportal.com

Email Redaksi : redaksi[at]jakportal.com - Iklan : iklan[at]jakportal.com / marketing[at]jakportal.com


jakportal
Tags:
Has been viewed 442 times